BENGKULU, eWarta.co – Citra Pantai Panjang sebagai magnet wisata utama Bumi Rafflesia kini dipertaruhkan. Menanggapi gelombang viral keributan antara oknum pedagang dan wisatawan, Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Edi Hariyanto, melontarkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan di lapangan.
Politisi Perindo ini menilai insiden yang terus berulang bukan sekadar masalah miskomunikasi, melainkan potret buruk tata kelola wisata yang dibiarkan tanpa standar yang jelas.
Edi menyoroti fenomena "tarif gaib" yang kerap menjebak pengunjung - mulai dari harga sewa pondok yang mencekik hingga biaya jasa bilas dan parkir yang tidak transparan.
"Wisatawan itu mau rekreasi, bukan mau diperas. Kalau harga sewa pondok dan makanan tidak dipasang transparan, itu namanya jebakan. Kita tidak boleh membiarkan citra ikon kota ini hancur hanya karena segelintir oknum nakal," tegas Edi (23/12/2025).
Edi mendesak Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pariwisata untuk tidak hanya menjadi "pemadam kebakaran" saat ada kasus viral. Ia menuntut langkah konkret:
* Standardisasi Harga: Seluruh lapak wajib memasang papan tarif resmi secara tertulis.
* Audit Fasilitas Umum: Pemerintah harus memperbanyak gazebo, tempat bilas, dan WC umum gratis agar pengunjung punya pilihan dan tidak dipaksa menggunakan jasa tertentu.
* Kehadiran Aparat: Satpol PP dan petugas pariwisata diminta tidak hanya "numpang lewat", tapi aktif memantau titik-titik rawan konflik.
Lebih lanjut, Edi menekankan bahwa pembinaan karakter pedagang harus menjadi prioritas. Menurutnya, tanpa etika pelayanan yang santun dan humanis, anggaran promosi wisata sebesar apa pun akan sia-sia jika wisatawan kapok untuk kembali.
"Komisi II akan segera memanggil Dinas Pariwisata. Kita ingin penataan total. Pedagang harus terlindungi secara ekonomi, tapi wisatawan wajib mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang mereka bayar," tutupnya. (**)