JAKARTA, eWarta.co — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Komitmen ini dibuktikan dengan tren peningkatan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang terus menanjak setiap tahunnya.
Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), dukungan finansial ini mengalami lonjakan signifikan. Jika pada tahun 2020 anggaran tercatat sebesar Rp6,5 triliun, angka tersebut meningkat tajam menjadi Rp14,9 triliun pada 2025. Memasuki Tahun Anggaran 2026, alokasi DIPA kembali naik menjadi Rp15.323.650.458.000 dengan target sasaran mencapai 1.047.221 mahasiswa.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyatakan bahwa KIP Kuliah adalah instrumen strategis untuk pemerataan kualitas SDM.
"KIP Kuliah adalah 'Jembatan Harapan' bagi siswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi. Kami memastikan anggaran ini tidak akan berkurang, bahkan pelaksanaannya akan terus diperbaiki," ujar Menteri Brian.
Ia juga memberikan peringatan keras bahwa bantuan biaya hidup adalah hak penuh mahasiswa. Pihak perguruan tinggi maupun pihak lain dilarang keras melakukan pungutan apa pun kepada penerima KIP Kuliah.
Mulai tahun 2025 dan 2026, terdapat penyesuaian skema distribusi untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan:
Prioritas Data Terpadu: Seleksi kini berbasis pada kepemilikan KIP SMA, data DTKS, atau desil rendah (maksimal Desil 3 pada 2025, dan Desil 1-4 pada 2026 sesuai Inpres No. 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
Mekanisme PTN: Di Perguruan Tinggi Negeri, kuota mengikuti jumlah siswa memenuhi kriteria yang lolos jalur SNBP dan SNBT. Artinya, status penerima "melekat" pada individu siswa yang lolos seleksi masuk.
Mekanisme PTS: Untuk Perguruan Tinggi Swasta, kuota didistribusikan melalui LLDikti berdasarkan akreditasi dan daya tampung program studi.
Terkait adanya penurunan jumlah penerima di beberapa kampus tertentu, Kepala PPAPT menjelaskan bahwa hal tersebut bukan mencerminkan pengurangan kuota nasional, melainkan dampak dari distribusi berbasis data hasil seleksi tahun berjalan.
Contoh Kasus: Universitas Negeri Medan mengalami lonjakan penerima dari 1.000 menjadi 3.000 mahasiswa pada 2025 karena banyaknya pendaftar dari keluarga miskin yang lolos seleksi.
Sebaliknya: Di kampus seperti UGM, penurunan terjadi karena jumlah siswa dari kategori ekonomi rendah yang lolos SNBP/SNBT pada tahun tersebut memang lebih sedikit. Namun, pemerintah tetap memberikan kuota tambahan sebagai langkah mitigasi.
Dengan sistem yang lebih akuntabel dan berbasis data tunggal (DTSEN), Kemdiktisaintek menjamin bahwa bantuan ini akan lebih inklusif dan berkeadilan.
"Kami mengajak seluruh lulusan SMA/SMK dari keluarga kurang mampu: jangan ragu untuk bermimpi kuliah. KIP Kuliah hadir sebagai sarana bagi anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih cerah," pungkas Menteri Brian. (Rls)