BENGKULU,eWARTA.co -- Evaluasi program bantuan subsidi upah (BSU) dan prakerja kepada pekerja terdampak COVID-19 di Provinsi Bengkulu dibahas pemerintah provinsi bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) komisi IX, Kamis (18/3/2021) pagi.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan adanya program nasional ini berdampak signifikan dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang mendominasi bermatapencaharian sektor pertanian, kelautan dan informal, dalam masa pandemi COVID-19.
"Meski kondisi dampaknya adalah yang terkecil nasional, namun program ini menjadi sangat membantu bagi pekerja yang terdampak, baik dirumahkan maupun yang kehilangan pekerjaannya," kata Rohidin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan perlunya evaluasi BSU dan prakerja adalah agar data penerima benar-benar tepat sasaran.
Apalagi dalam kondisi yang serba digital ini, kata dia, banyak data pendaftar prakerja yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, pengawasan pelatihan dari program ini tidak efektif sehingga bantuan pemerintah ini dinilai perlu dialihkan ke BSU karena menyasar dari para penerima informal yang jelas peruntukannya.
"Meski manfaatnya sangat membantu, tapi program ini perlu dievaluasi baik sasaran, penggunaan, pelatihan, sampai pasca pelatihan," kata dia.
Diketahui, program prakerja yang saat ini mencapai 13 gelombang pelatihan, tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu terakomodir dua kali lipat dari sebanyak 28 ribu peserta alokasi prakerja, naik menjadi 74 ribu peserta. (Bisri)