BENGKULU,eWARTA.co -- Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya untuk mendapatkan angka 85% dalam penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2021.
"Untuk 2020, kita mendapatkan angka 83.3%, di mana angka itu sudah di atas standar penilaian nasional. Kita harapkan untuk tahun 2021 ini, penilaian MCP kita bisa mendapatkan di atas angka 85%," jelas Asisten III Gotri Suyanto usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) Sekaligus Launching Pengelolaan Bersama MCP melalui daring dari Ruang VIP Pola Prov, Kantor Gubernur, Selasa (31/08).
Untuk mewujudkan angka 85% ini, lanjut Asisten III Gotri Suyanto, Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah melakukan rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menindaklanjuti 7 dari 8 area intervensi.
"Kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan OPD untuk menindaklanjuti 7 dari 8 area. Karena 7 area ini adalah tanggung jawab provinsi," kata Gotri.
7 area intervensi ini meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah.
"Kita upayakan untuk bisa lebih baik dari tahun lalu. Makanya kita minta kepada pimpinan OPD untuk lebih serius menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi-rekomendasi ke kita (Pemprov) untuk ditindaklanjuti," tutup Asisten III ini.
Rapat koordinasi melalui zoom meeting ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, Kepala BPKP serta Gubernur, Walikota, Bupati seluruh Indonesia.