Jakarta, eWarta.co – Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai pemerintah perlu mendorong kebijakan penggunaan transportasi umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menekan kemacetan dan polusi udara di perkotaan.
Menurut Sugiyanto, kebijakan tersebut menjadi relevan di tengah potensi krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik di kawasan Teluk yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia, termasuk minyak.
“Kelangkaan BBM membuat banyak negara mengambil langkah pengendalian konsumsi energi, salah satunya melalui kebijakan pembatasan mobilitas,” ujar Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Selama ini, salah satu kebijakan yang sering diterapkan adalah sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH). Namun, menurutnya, langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Ia menjelaskan, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional, terutama dari kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Kondisi tersebut diperparah oleh kemacetan di kota-kota besar yang menyebabkan pemborosan energi karena kendaraan tetap mengonsumsi BBM meski tidak bergerak secara produktif.
“WFH hanya mengurangi mobilitas dalam jangka pendek. Tanpa perubahan pola transportasi, konsumsi BBM tetap tinggi,” katanya.
Sugiyanto menilai kebijakan yang lebih efektif adalah mendorong, bahkan mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum. Dengan jumlah pegawai yang besar dan mobilitas harian yang tinggi, penggunaan kendaraan pribadi oleh ASN dinilai turut menyumbang kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan.
Menurutnya, jika ASN beralih menggunakan transportasi publik, jumlah kendaraan di jalan dapat berkurang secara signifikan sehingga berdampak pada efisiensi penggunaan energi.
Selain penghematan BBM, kebijakan ini juga dinilai berkontribusi terhadap penurunan tingkat polusi udara. Transportasi massal seperti bus dan kereta memiliki efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga emisi per penumpang dapat ditekan.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan penggunaan transportasi umum akan memberikan dampak ekonomi positif karena sektor tersebut tetap beroperasi setiap hari dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Dengan meningkatnya jumlah pengguna, pendapatan operator transportasi umum juga meningkat dan kualitas layanan bisa terus diperbaiki,” jelasnya.
Sugiyanto menilai langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan beban subsidi energi sekaligus mendorong sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Namun, ia menegaskan keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada keteladanan dari aparatur negara.
“ASN sebagai representasi negara harus berada di garis depan dalam perubahan perilaku ini. Jika ASN masih bergantung pada kendaraan pribadi, sulit mengharapkan masyarakat luas beralih ke transportasi umum,” ujarnya.
Ia pun menekankan bahwa kebijakan penghematan energi perlu diarahkan pada perubahan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan, termasuk membangun budaya mobilitas yang lebih efisien dan ramah lingkungan di Indonesia.