Percepat Pembangunan Daerah 3T, DPD RI dan Kopassus Berkolaborasi Gelar Karya Bakti Skala Besar di Bengkulu

Create: Tue, 29/09/2026 - 13:10
Author: Redaksi

 

JAKARTA, ewarta.co -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, bersama Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Mayjen TNI Djon Afriandi, menyepakati kolaborasi dalam merealisasikan program Angkatan Darat Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu.

​Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan intensif kedua tokoh asal Bengkulu tersebut di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

​"Kehadiran Danjen Kopassus pagi ini dalam rangka koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," ujar Sultan kepada awak media.

​Sultan menegaskan bahwa DPD RI akan aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memperkuat sinergi program ini. Langkah ini dinilai strategis untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di daerah yang sering kali terkendala keterbatasan anggaran pemerintah daerah (pemda).

​"TNI AD dan DPD RI sangat memahami bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh negara, sementara pemda kerap menghadapi keterbatasan fiskal. Karena itu, TNI AD melalui Kopassus melakukan terobosan pengabdian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

​Pada kesempatan yang sama, Danjen Kopassus Mayjen TNI Djon Afriandi menjelaskan bahwa program KBSB akan mencakup berbagai kegiatan fisik dan sosial, seperti pembangunan jembatan, jaringan irigasi, pembuatan sumur bor, hingga pelayanan kesehatan masyarakat seperti operasi katarak.

​Menurut Djon, jenis kegiatan yang dijalankan merupakan hasil penyaringan aspirasi masyarakat yang dihimpun secara berjenjang oleh pemangku wilayah teritorial, mulai dari Dandim, Korem, hingga Kodam.

​"Alasan kami terlibat langsung dalam agenda pembangunan di daerah 3T maupun wilayah terdampak bencana adalah karena masyarakat membutuhkan kecepatan dan efektivitas eksekusi di lapangan," pungkas Djon. (Rilis)