Kadis Pendidikan Provsu Diminta Proses Pencopotan Kacabdis yang Melanggar Peraturan

Teks Foto : Thomas Dachi, SH, Anggota DPRD Sumatera Utara. (Foto : Istimewa).
Teks Foto : Thomas Dachi, SH, Anggota DPRD Sumatera Utara. (Foto : Istimewa).
Tags

 

MEDAN,eWARTA.co -- Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra, Thomas Dachi, SH meminta Kadis Pendidikan dan Sekdis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan arahan dan perintah Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk segera menindak dan  mencopot Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Nias Selatan dan Kota Gunung Sitoli.

"Kedua Kacabdis tersebut menjual-jual nama Pak Wakil Gubernur Sumut untuk menakut-nakuti para Kepala SMA dan SMK di Kepulauan Nias untuk dipindahkan kepelosok apabila tidak mendukung salah satu Paslon Cakada di Kepulauan Nias sesuai arahan Kacabdis yang bersangkutan," kata Thomas Dachi, Rabu (25/11/2020). 

Thomas Dachi menyebutkan, sudah banyak laporan masyarakat tentang sikap arogansi dan mutasi guru-guru pada saat Ujian Akhir Semester (UAS) ini akan berlangsung.

"Belakangan ini, kedua Kacabdis tersebut telah bersikap arogan dengan memutasi para guru-guru yang tidak ada mata pelajarannya di sekolah tersebut. Ini harus segera ditindak," ungkap Thomas, tegasnya

Anggota DPRD Sumut dari Dapil VIII Kepulauan Nias ini juga berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar tidak turut serta melegitimasi penjualan nama Wakil Gubernur Sumut yang dilakukan Kacabdis tersebut.

"Iya, Kacabdis tersebut dapat merusak citra pak Wagubsu dan merusak sistem pendidikan tingkat SLTA di Kepulauan Nias," terang Thomas Dachi yang juga dari Komisi B DPRD Sumut itu

Untuk itu, sebagai anggota DPRD Sumut, Thomas Dachi bersama Berkat Kurniawan Laoli mengimbau Sekdis untuk mengembalikan guru-guru yang telah dimutasikan belakangan ini oleh Kacabdis melalui tanda tangan Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

"Karena tinggal beberapa hari lagi tingkat SMA dan SMK akan melaksanakan UAS sesuai arahan pak Wagub kepada Sekdis melalui telpon selular di tengah-tengah anggota DPRD Sumut usai mengikuti rapat Paripurna bersama Wagubsu di DPRD Sumut," imbuh Thomas Dachi

Sebelumnya, informasi yang diterima bahwa Kacabdis Pendidikan Nias Selatan (Nisel) dan Gunung Sitoli meminta Guru SMA dan SMK dijajaran mereka untuk mendukung salah satu Paslon kepala daerah di Nisel dan Gunung Sitoli. Jika para guru tidak mendukung Paslon yang diarahkan Kacabdis tersebut, maka akan dipindahkan atau dimutasikan sesuai perintah Wagubsu Musa Rajeckshah. 

Menyikapi pernyataan itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah, ketika diwawancara wartawan membantah keras pernyataan Kacabdis tersebut.

"Saya tidak pernah perintahkan Kacabdis untuk mendukung dan memenangkan salah satu paslon pada Cakada di Kepulauan Nias. Gak ada saya arahkan mereka seperti yang dikatakan Kacabdis itu di dalam rekaman yang beredar," kata Wagubsu, Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah menjelaskan bahwa, yang berhak memindahkan dan memutasikan Kepala Sekolah itu melalui SK Gubernur bukan Kadis atau Kacabdis, kewenangan Kadis Pemprovsu adalah membina Guru-guru SMA dan SMK

"Iya, yang berhak memindahkan, memutasikan Kepala Sekolah itu melalui SK Gubernur bukan Kacabdis. Jadi, gak ada kewenangan Kadis maupun Kacabdis," terangnya.

"Sekali lagi saya tegaskan, saya gak pernah perintahkan Kacabdis itu agar memenangkan paslon disetiap daerahnya. Apalagi mengancam guru-guru, memindahkan dan memutasikan," tambah Wagub Musa Rajekshah

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Alpian Hutauruk ketika diwawancar mengaku telah memberikan teguran kepada Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Nias Selatan Waozaro Hulu dan Gunung Sitoli Gatimbowo Lase terkait penyebutan nama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah tersebut.

“Saya sudah tegur Kacabdisnya dan mereka sudah minta maaf. Saya juga tegaskan kepada kedua Kacabdis tersebut bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh berpolitik. Selain itu, mereka juga berjanji akan meminta maaf langsung sama Pak Wagubsu,” katanya

Ditanya apakah sudah dilakukan tindakan dan pemberian sanksi terhadap Waozaro Hulu dan Gatimbowo Lase, Alpian mengaku pihaknya belum ada memberikan sanksi administrasi maupun pencopotan sebagai Kacabdis.

“Belum ada pemberian sanksi dan pemberian berita acara pencopotan. Saya pribadi menilai belum ada ASN disana yang belum memenuhi syarat untuk menggantikannya. Saya akan kroscek dulu. Namun kita sudah koordinasi dengan DPRD Sumut apakah ada rekomendasi. Intinya kita akan bertanya kepada pimpinan dan akan segera kita tindaklanjuti,” tandas Alpian Hutauruk, Sekdis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Reporter : Sadar Laia