MANADO, eWarta.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terus mendorong penerapan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut terlihat dalam pelaksanaan ekspose Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) ke-7 atas perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Manado. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui video conference di Ruang VC Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulawesi Utara.
Ekspose perkara dipaparkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Fanny Widiastuti, S.H., M.Hum., bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Umum. Kegiatan tersebut juga diikuti para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah Sulawesi Utara.
Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, turut mengikuti jalannya ekspose dengan didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Koordinator Dr. Ulfa, Kasi B La Haja, S.H., M.H., serta Kasi D Pidum Steven, S.H., M.H.
Penerapan keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan dalam sistem penegakan hukum yang memberikan kesempatan penyelesaian perkara melalui dialog dan upaya pemulihan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Pendekatan ini bukan berarti mengesampingkan proses hukum, melainkan memastikan bahwa penyelesaian perkara turut mempertimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
Karena itu, setiap usulan penyelesaian melalui mekanisme RJ harus melalui proses penilaian secara cermat, objektif, dan bertanggung jawab. Prinsip keadilan, perlindungan hak para pihak, serta pemenuhan seluruh persyaratan hukum tetap menjadi landasan utama.
Keterlibatan langsung Plt. Kajati Sulawesi Utara bersama jajaran Bidang Pidana Umum dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif di wilayah Sulawesi Utara.
Melalui langkah ini, Kejati Sulut menegaskan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan humanis. Sebab, hukum tidak hanya dituntut memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemanfaatan, memulihkan hubungan sosial, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.***
(Rendy)