JAKARTA, eWarta.co -- Diplomasi "jemput bola" yang dilakoni Bupati Kepahiang Zurdinata dan Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari bersama Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin membuahkan hasil instan. Tak butuh waktu lama setelah pertemuan pada Jumat (19/12), pemerintah pusat langsung bergerak cepat memberikan respon konkret bagi pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI secara resmi telah menjadwalkan Rapat Koordinasi (Rakor) Khusus pada Senin, 22 Desember 2025 di Jakarta. Agenda utamanya: Membedah percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang.
Langkah ini menjadi jawaban atas keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur di daerah. Fokus utama pembahasan meliputi:
* Perbaikan Jalan Rusak: Menangani titik-titik jalan yang sempat viral di Kepahiang.
* Konektivitas Wilayah: Pembangunan jembatan dan irigasi strategis di Rejang Lebong.
* Infrastruktur Dasar: Optimalisasi sarana pendukung ekonomi rakyat.
Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menegaskan bahwa pola komunikasi birokrasi yang kaku harus ditinggalkan demi kepentingan rakyat.
“Kalau bisa langsung dieksekusi, kenapa tidak? Kita langsung telepon Menterinya supaya cepat. Negara harus hadir menjemput aspirasi daerah, bukan membiarkan daerah berjuang sendirian,” tegas Sultan yang merupakan alumnus FISIP UI tersebut.
Bupati Rejang Lebong, HM Fikri Thobari, SE., MAP., mengapresiasi langkah "super cepat" dari Ketua DPD RI dan pemerintah pusat. Baginya, undangan rakor ini membuktikan bahwa aspirasi daerah bukan sekadar formalitas di atas kertas.
“Ini bukan pertemuan seremonial. Jalan, jembatan, dan irigasi adalah urat nadi ekonomi. Jika ini diperbaiki, distribusi hasil tani dan akses pariwisata akan melesat. Kami sudah siapkan paparan teknis agar dukungan APBN bisa segera turun,” ujar Fikri optimis.
Rapat koordinasi pada Senin mendatang direncanakan menjadi pertemuan lintas sektor yang sangat strategis. Selain Kemenko Infrastruktur, rakor ini juga akan dihadiri oleh pejabat pengambil keputusan dari:
Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
* Bappenas
* Balai-Balai Teknis Nasional
* Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi gelontoran dana pusat untuk menyulap wajah infrastruktur di Kepahiang dan Rejang Lebong pada tahun mendatang. (**)