BENGKULU TENGAH, ewarta.co – Polemik pergantian antarwaktu (PAW) tiga anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian meruncing. Mahkamah Partai DPP PPP secara tegas membantah kabar yang menyebutkan bahwa surat keputusan (SK) PAW terhadap Fepi Suheri, Jon Karnedi, dan Diana Maryani telah dibatalkan.
Sekretaris Mahkamah Partai DPP PPP, H. Ihsan Nahromi, Lc., M.A., memastikan hingga Rabu (4/11/2026), DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum H. Muhamad Mardiono tidak pernah menerbitkan keputusan pembatalan SK PAW tersebut.
Menurutnya, keputusan pemberhentian dan penetapan calon pengganti yang sebelumnya diteken Ketua Umum Mardiono bersama Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Jabar Idris tetap sah dan berlaku.
Pernyataan ini sekaligus merespons beredarnya informasi terkait SK DPP PPP Nomor 016/SK/DPP/C/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 yang diklaim membatalkan keputusan PAW ketiga kader tersebut.
“Tidak ada pembatalan SK PAW DPP. SK PAW yang ditandatangani Ketua Umum dan Wasekjen itu sah dan berlaku,” tegas Ihsan via pesan WhatsApp.
Selain membantah, Ihsan mempertanyakan legalitas dokumen yang diklaim sebagai SK pembatalan tersebut. Ia meminta pihak-pihak yang menerbitkan atau menandatangani dokumen itu untuk menunjukkan dasar kewenangannya.
Ia menyebutkan, Agus Suparmanto dan Taj Yasin telah diberhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Karena itu, ia mempertanyakan legitimasi keduanya jika menerbitkan keputusan atas nama DPP PPP.
Ihsan bahkan menduga adanya unsur pemalsuan apabila dokumen pembatalan tersebut mencantumkan tanda tangan Ketua Umum Mardiono tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
“Kalau Ketua Umum Pak Mardiono yang membatalkan PAW, bisa saya pastikan ada indikasi pemalsuan. Malam tadi saya baru saja rapat dengan Pak Ketua Umum dan jajaran,” ungkapnya.
Sebelumnya, DPP PPP telah menerbitkan keputusan pemberhentian dan penetapan calon pengganti untuk tiga kursi legislatif di Bengkulu Tengah, dengan perincian:
* Fepi Suheri, S.A.P.: SK pemberhentian Nomor 0739/SK/DPP/C/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
* Diana Maryani: SK pemberhentian Nomor 0742/SK/DPP/C/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
* Jon Karnedi: SK pemberhentian Nomor 0741/SK/DPP/C/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Untuk posisi penggantinya, DPP PPP telah menunjuk Buldani melalui SK Nomor 0946/SK/DPP/C/X/2026 tertanggal 8 Oktober 2026.
Seluruh dokumen keputusan tersebut telah diserahkan ke Sekretariat DPRD Bengkulu Tengah untuk diproses sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Secara terpisah, Ketua DPC PPP Bengkulu Tengah, Elya Mahyuni, menjelaskan bahwa usulan PAW ini murni merupakan hasil evaluasi internal dan bagian dari penegakan disiplin organisasi.
Ia menilai ketiga anggota DPRD tersebut tidak aktif dalam kegiatan partai, mengabaikan kewajiban kontribusi, serta melakukan tindakan indisipliner yang melanggar AD/ART PPP. Dari empat nama yang diusulkan sebelumnya, DPP PPP baru menyetujui tiga orang untuk diproses PAW, sementara satu nama atas nama Hesti Sari Nada belum masuk dalam keputusan pemberhentian.
Kini, pertikaian klaim atas keberadaan SK pembatalan menjadi persoalan krusial yang menuntut kejelasan segera. Keabsahan SK Nomor 016/SK/DPP/C/X/2026 wajib dibuktikan melalui verifikasi dokumen asli, nomor surat, tanda tangan, hingga legalitas pihak penerbit.
Langkah verifikasi ini menjadi kunci bagi DPRD Bengkulu Tengah dan pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan administratif lanjutan. Sebab, polemik ini tidak hanya menyangkut dinamika internal partai, tetapi juga menyangkut kepastian hukum keanggotaan dewan, hak konstitusional anggota legislatif, serta kejelasan status calon pengganti. (Hi)