Meresahkan, Dewan akan Panggil BKPP Soal Dugaan Pungli Kenaikan Pangkat Berkala ASN

Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain.

Obb

BENGKULU, eWarta.co - Dugaan pungutan liar (Pungli) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu mencuat setelah bisik-bisik sejumlah pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu menjadi perbincangan hangat dan ramai mengeluhkan hal tersebut.

Pungli tersebut berkenaan dalam setiap usulan kenaikan pangkat berkala para pegawai negeri sipil yang nilainya bervariasi tergantung jumlah orang yang akan diusulkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pegawai yang ingin mengurus administrasi kenaikan pangkat dimintai uang oleh oknum senilai Rp50 ribu sampai Rp100 ribu dan bisa lebih.

"Keluhan dari beberapa OPD di Kota Bengkulu, tidak bisa disebutkan satu persatu. Pungutannya juga bervariasi, antara 50 - 100 per orang," kata Narasumber yang tak ingin disebutkan namanya, Jumat (4/6/21).

Atas hal ini, jurnalis ewarta.co mencoba menghubungi Kepala BKPP untuk meminta keterangan lebih lanjut berkenaan pungutan tersebut.

"Saya belum mengetahui hal ini, karena baru bertugas di sini, jawaban singkat Kepala BKPP Kota Bengkulu, Achrawi, saat dihubungi.

Sementara itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain sangat menyayangkan hal tersebut. Teuku mengatakan pihaknya akan segera memanggil salah satu oknum BKPP tersebut untuk dimintai keterangan.

Sebab berkaitan dalam kepengurusan administrasi maupun kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN), lanjut Teuku, sudah tertanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dimaksud.

Namun apabila pungutan tersebut sesuai peraturan dan memiliki dasar hukum, ia tidak mempermasalahkannya.

"Kenapa ada pungutan ini. Kalo ini legal tidak masalah, bila ada aturan yang melingkupinya. Bila ini tidak legal tentu tidak boleh. Karna bila berkaitan dengan ASN pemerintahan tentu anggarannya ditanggung oleh APBD. Kami akan segera memanggil pihak BKPP terkait hal ini," tutup Teuku saat dikonfirmasi. (Bisri)