Bengkulu, eWarta.co – Sebanyak 160 mitra dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (DPW HMD-GEMAS) Provinsi Bengkulu menyatakan keberatan terhadap sejumlah kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi merugikan mitra, relawan, hingga masyarakat penerima manfaat.
Pernyataan sikap tersebut disepakati dalam pertemuan DPW HMD-GEMAS Provinsi Bengkulu yang dihadiri Sekretaris DPW HMD-GEMAS Regional Bengkulu, Ir. Achmad Supriono, S.T., didampingi Ketua DPW HMD-GEMAS, Wehelmi Ade Tarigan, S.H., M.M., serta jajaran pengurus dan perwakilan mitra dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu.
Dalam pertemuan tersebut, para mitra membahas sejumlah persoalan yang muncul akibat perubahan kebijakan BGN, terutama terkait mekanisme penghentian sementara operasional atau suspend terhadap mitra, perubahan petunjuk teknis, pemangkasan anggaran, serta ketidakpastian pengelolaan dapur MBG.
Sekretaris DPW HMD-GEMAS Regional Bengkulu, Achmad Supriono, mengatakan pihaknya menilai sejumlah kebijakan BGN perlu dievaluasi karena dalam pelaksanaannya dinilai belum memberikan perlindungan dan kepastian bagi mitra.
Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan suspend terhadap mitra tanpa didahului proses klarifikasi yang memadai.
"Kami melihat ada kebijakan yang sangat merugikan mitra. Bahkan, bukan hanya mitra, tetapi juga relawan dan masyarakat penerima manfaat. Salah satu contohnya, begitu mudahnya dilakukan suspend terhadap mitra berdasarkan hasil inspeksi mendadak tanpa terlebih dahulu diklarifikasi kepada pihak mitra," ujar Achmad.
Ia mencontohkan, terdapat kasus mitra yang terkena suspend akibat laporan penggunaan dana harian yang tidak diunggah oleh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, menurutnya, persoalan administrasi tersebut seharusnya terlebih dahulu diklarifikasi kepada pihak terkait sebelum menjatuhkan sanksi kepada mitra.
"Jangan sampai kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pihak tertentu justru menjadi tanggung jawab mitra secara keseluruhan. Ini yang kami nilai tidak adil dan harus dievaluasi," tegasnya.
Enam Poin Pernyataan Sikap Mitra MBG
Sebagai bentuk keberatan terhadap kebijakan tersebut, DPW HMD-GEMAS Bengkulu menyepakati enam poin pernyataan sikap yang akan diperjuangkan bersama secara nasional.
Pertama, menyampaikan surat protes keras kepada BGN sekaligus mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai merugikan mitra. Surat tersebut rencananya juga akan disampaikan kepada Ombudsman RI, DPR RI, Presiden, serta lembaga terkait lainnya.
Dalam tuntutan tersebut, mitra juga meminta adanya penyelesaian terhadap kerugian yang dialami para pihak akibat penerapan kebijakan yang dipersoalkan.
Kedua, mengusulkan agar pemerintah mengambil alih pengelolaan dan investasi dapur MBG apabila posisi mitra swasta tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Menurut Achmad, pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai posisi dan perlindungan hukum mitra. Jangan sampai mitra terus menanggung risiko investasi akibat perubahan kebijakan yang terjadi sewaktu-waktu.
Ketiga, melaksanakan konsolidasi nasional seluruh mitra MBG di Indonesia untuk menghimpun berbagai persoalan, mendata kerugian, menyatukan sikap, serta menentukan langkah perjuangan bersama.
Keempat, menggelar kampanye dan aksi nasional secara damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan BGN.
Kelima, mempersiapkan langkah hukum secara kolektif, termasuk mengkaji kemungkinan gugatan perwakilan kelompok atau class action berdasarkan bukti kerugian dan ketentuan hukum yang berlaku.
Keenam, menyiapkan gerakan penggembokan dapur secara nasional sebagai alternatif terakhir apabila seluruh tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan tanggapan dan penyelesaian dari BGN.
Achmad menegaskan, enam poin tersebut telah disepakati oleh sekitar 160 mitra MBG di Provinsi Bengkulu yang diwakili pengurus dan perwakilan daerah.
Mitra Minta BGN Evaluasi Kebijakan
Selain mempersoalkan mekanisme suspend, HMD-GEMAS juga menyoroti perubahan petunjuk teknis yang dinilai berdampak langsung terhadap kelayakan ekonomi investasi dapur MBG.
Achmad menjelaskan, sejak awal para mitra bersedia menginvestasikan modal untuk membangun fasilitas dapur karena berpedoman pada petunjuk teknis yang sebelumnya ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan perhitungan awal, investasi tersebut dinilai layak secara teknis maupun ekonomis. Namun, setelah terjadi perubahan petunjuk teknis, sejumlah komponen pembiayaan mengalami penyesuaian yang dinilai memberatkan mitra.
"Awalnya kami melakukan kajian berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku. Hasilnya, investasi dapur layak secara teknis dan ekonomis. Namun, setelah juknis berubah, perhitungannya ikut berubah. Secara teknis masih layak, tetapi secara ekonomis menjadi tidak layak," ungkapnya.
Ia juga menyoroti perubahan mekanisme pemberian insentif kepada mitra. Menurutnya, skema yang sebelumnya dipahami sebagai bentuk pengembalian modal investasi kini mengalami perubahan perhitungan.
Selain itu, kendaraan operasional yang sebelumnya berada di luar komponen peralatan dapur kini disebut masuk dalam komponen tersebut sehingga dinilai berdampak terhadap biaya operasional mitra.
Persoalan lainnya berkaitan dengan pengurangan jumlah penerima manfaat yang berpotensi membuat mitra harus mengurangi jumlah relawan.
Achmad mengaku keberatan apabila relawan yang selama ini bekerja dan menggantungkan penghasilan dari operasional dapur harus dirumahkan akibat perubahan kebijakan.
"Kami bisa membayangkan bagaimana sulitnya memberhentikan relawan yang selama ini sudah bekerja bersama kami. Mereka memiliki keluarga dan menggantungkan penghasilan dari kegiatan dapur. Padahal, mereka tidak melakukan kesalahan apa pun," katanya.
Tegaskan Tetap Mendukung Program Presiden Prabowo
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Achmad menegaskan bahwa HMD-GEMAS tidak menolak program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sebaliknya, para mitra mengaku sejak awal mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan bersedia mengeluarkan modal pribadi untuk membangun fasilitas dapur.
Menurutnya, keterlibatan mitra swasta pada awal pelaksanaan program merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah, terutama ketika pembangunan fasilitas dapur membutuhkan investasi yang besar.
"Kami tidak menolak program yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo. Bahkan, kami mendukung sepenuhnya. Sejak awal, kami bersedia mengeluarkan modal untuk membangun dapur karena kami memahami bahwa negara membutuhkan dukungan agar program besar ini bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Namun, ia berharap kebijakan yang diterapkan BGN tetap mempertimbangkan keberlangsungan investasi mitra, kesejahteraan relawan, serta kepentingan masyarakat penerima manfaat.
Ia juga meminta jajaran BGN agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari pusat, tetapi lebih aktif mendengarkan kondisi dan persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, keberadaan perangkat BGN di daerah, mulai dari kepala SPPG, koordinator kecamatan, koordinator wilayah, hingga kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), perlu dioptimalkan untuk menyerap aspirasi dan melakukan klarifikasi terhadap persoalan yang muncul.
"Jangan hanya duduk di belakang meja. Fungsikan perangkat BGN yang ada di daerah untuk memahami dan mendalami persoalan di lapangan. Kebijakan yang dibuat harus benar-benar melihat kondisi mitra, relawan, dan penerima manfaat," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran apabila pada saat bersamaan terjadi penguatan struktur organisasi dan penambahan personel di lingkungan BGN yang menurutnya membutuhkan biaya operasional tidak sedikit.
Aksi Puncak Direncanakan 10 November 2026
DPW HMD-GEMAS Bengkulu berharap BGN segera membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dipersoalkan.
Achmad menegaskan, pembangunan program MBG seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan justru menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang selama ini turut mendukung pelaksanaannya.
Ia menyebutkan, apabila tuntutan para mitra tidak mendapatkan tanggapan dan penyelesaian, gerakan nasional akan dilaksanakan dengan puncak kegiatan pada 10 November 2026.
"Kami berharap BGN dapat memahami keberadaan mitra di daerah. Jangan sampai kebijakan yang tujuannya memperbaiki program justru menimbulkan kerugian bagi mitra, relawan, dan masyarakat. Roh pembangunan itu adalah untuk rakyat, bukan semata-mata untuk pemerintah," pungkas Achmad.
HMD-GEMAS menegaskan bahwa seluruh langkah yang direncanakan merupakan bentuk perjuangan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan pelaksanaan program MBG di Indonesia.