Blitar, eWARTA.co- Rapat paripurna DPRD Kota Blitar dengan dua agenda sekaligus digelar di Gedung DPRD Kota Blitar, Senin (6/6/2022).
Agenda rapat paripurna tersebut adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Blitar 2021 dan Raperda Pengarusutamaan Gender.
Satu agenda lagi yakni penyampaian tanggapan/jawaban Wali Kota Blitar atas pandangan umum fraksi terhadap dua Raperda tersebut.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim pimpin Rapat Paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Blitar, Santoso dan para pejabat Forpimda Kota Blitar.
Hadir pula sejumlah anggota DPRD Kota Blitar dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Blitar juga mengikuti rapat paripurna tersebut.
Rapat paripurna dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 (virus Corona).
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim dalam sambutannya mengatakan,pada hari ini kami melaksanakan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertangungjawaban APBD 2021 dan Raperda Pengarusutamaan Gender. Jadi ada dua Raperda yang langsung mendapat tanggapan dari wali kota Blitar." kata Syahrul Alim.
Syahrul menambahkan, selanjutnya DPRD akan melakukan evaluasi terhadap APBD Kota Blitar 2021 yang sudah mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Secara umum, Kota Blitar masih tetap dapat WTP, dan secara detailnya masih perlu ada pembahasan di mana target-target dan program yang belum tercapai atau kurang maksimal," ujarnya.
Dikatakannya, DPRD akan membedah APBD Kota Blitar 2021 pada pekan ini. Setelah itu, DPRD akan membahas lagi hasil evaluasi APBD 2021 dengan eksekutif.
"Kami akhir pekan ini akan undang lagi eksekutif untuk membahas hasil evaluasi APBD 2021. Harapannya, pada 26 Juni 2022 akan diparipurnakan lagi. Karena ada batasan waktu maksimal 30 hari setelah Raperda APBD diserahkan harus sudah diparipurnakan," jelasnya.
Wali Kota Blitar,Drs.H. Santoso mengatakan sudah menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Blitar terkait pelaksanaan APBD 2021 kepada DPRD dalam rapat paripurna tersebut.
Terutama soal penggunaan Silpa APBD 2021 yang lumayan besar mencapai Rp 239 miliar.
Silpa APBD 2021 lumayan besar karena ada beberapa OPD yang penyerapannya belum maksimal.
"Untuk itu, pada 2022 terutama di perubahan anggaran keuangan (PAK), akan kami maksimalkan pemanfaatan Silpa untuk program-program prioritas." terbangnya.(adv/bas)