Pemdes dan Tiga Pilar Harus Sinergi dalam Penanganan Covid-19

Create: Wed, 18/08/2021 - 12:05
Author: Alwin Feraro
Tags

 

BLITAR,eWARTA.co -- Peranan desa terus digalakkan dan diberdayakan oleh pemerintah untuk mengurangi adanya wabah virus Covid-19. Hal ini dilakukan dengan menginstruksikan menggunakan dana desa (DD) untuk mengedukasi masyarakat dalam hal penanganan kasus Covid-19. 

Camat Sutojayan, Basuki Wibowo mengungkapkan, Kementerian Desa (Kemendes) telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Artinya, di dalam pelaksanaan desa tanggap Covid-19 dan pelaksanaan padat karya tunai desa ini dengan menggunakan dana desa.

"Kebijakan ini bagus untuk membantu desa menangani untuk mengurangi penularan virus Corona. Dengan menggunakan dana desa, dapat memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui padat karya tunai desa dan penguatan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan penanganan Covid-19," ungkapnya, Rabu (18/8/2021).

Basuki menambahkan, Pemdes dan perangkatnya bersama tiga pilar selalu bersinergi untuk menekan laju penyebaran Virus covid-19. Yaitu, Anggota BPD, Kepala dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat, Pendamping lainnya yang berdomisili di desa, bidan dan perawat desa, karang taruna, PKK, Kader Penggerak Masyarakat desa (KPMD), pendamping desa ikut terlibat aktif sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Selain itu, kehadiran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah.

Dalam rangka menghadapi gangguan keamanan yang mungkin terjadi, elemen Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di desa juga diaktifkan sehingga segala cara penanggulangan dapat terlaksana dalam suasana yang kondusif. Mengenai posko isolasi, tiap desa mempunyai tempat isolasi dengan kapasitas berbeda.

"Mengenai isolasi terpusat masih menunggu pembahasan ditingkat kabupaten, tempat mana yang nantinya disetujui. Dan itu butuh pemikiran, karena fasilitas isoter harus lebih bagus dari isoman, jangan sampai masyarakat yang menjalani isoman merasakan tidak nyaman, secara psikis tidak tertekan yang bisa menurunkan imun," pungkasnya (adv/kmf/bas)