Bengkulu, eWarta.co — Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi daerah. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi TPID dan TP2DD se-Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Rabu (19/8).
Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Zahirman Aidi, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujar Zahirman Aidi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menekankan pentingnya keterkaitan peran TPID dan TP2DD dalam memperkuat stabilitas ekonomi daerah. Sinergi tersebut juga diarahkan untuk memperluas pemanfaatan transaksi digital di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
“Sinergi TPID dan TP2DD menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi daerah,” kata Wahyu Yuwana Hidayat.
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah langkah untuk mengantisipasi tekanan inflasi, menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi. Pengendalian harga dinilai perlu dilakukan secara konsisten, terutama terhadap komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi daerah menjadi bagian dari penguatan tata kelola transaksi pemerintah. Perluasan transaksi non-tunai dan penguatan ekosistem digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung transparansi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah.
Melalui koordinasi TPID dan TP2DD, Pemprov Bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota, BI, dan pemangku kepentingan lainnya mendorong langkah yang lebih terintegrasi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kolaborasi tersebut diharapkan berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat, efisiensi transaksi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Bengkulu.