BENGKULU, ewarta.co – Penguatan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong investasi berkualitas di tengah dinamika ketidakpastian global. Kolaborasi solid antara Bank Indonesia (BI), pemerintah daerah, dan otoritas fiskal diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor keuangan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Sarasehan Perekonomian Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bengkulu Edisi Mei 2026 dan Kajian Fiskal Regional (KFR) yang digelar Kantor Perwakilan BI Provinsi Bengkulu di Hotel ternama di kota Bengkulu, Selasa (28/7/2026).
Acara bertema “Sinergi Moneter dan Fiskal: Memperkuat Stabilitas dan Optimisme Permintaan Domestik Guna Mendorong Intermediasi Produktif dan Investasi Berkualitas di Provinsi Bengkulu” ini menghadirkan tiga narasumber: Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Ismail, serta ekonom nasional Aldian Taloputra.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan bahwa tantangan global seperti suku bunga acuan dunia yang tinggi dan dinamika tarif perdagangan antarnegara masih berlanjut. Meski begitu, pihak BI optimistis terhadap pemulihan ekonomi nasional dan daerah.
"Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen untuk menjaga stabilitas moneter tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi," ujar Wahyu.
Selain menahan suku bunga acuan, BI memperkuat penerapan Local Currency Transaction (LCT) guna mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Untuk Provinsi Bengkulu, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2026 berada di kisaran 4,5% hingga 5,1%, didorong oleh solidnya permintaan domestik dan inflasi yang terkendali.
Wahyu juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pembayaran tanpa perlu menaikkan tarif atau menambah jenis pajak baru.
Dari sisi fiskal, perwakilan DJPb, Ismail, menegaskan pentingnya penyelarasannya dengan kebijakan moneter agar dampak stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional semakin optimal.
Senada dengan hal itu, ekonom nasional Aldian Taloputra menilai fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas harga untuk melindungi daya beli masyarakat. Pengendalian harga bahan bakar minyak (BBM) serta pergerakan harga kebutuhan pokok yang wajar menjadi modal penting dalam menjaga laju inflasi sesuai target target BI. (**)