SULSEL, ewarta.co - Pemkab Tana Toraja, Sulawesi-Selatan melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan Anggaran Keuangan Daerah (DPPKAD) mengungkapkan alasan belum memberikan gaji kepada 1.026 tenaga honorer tersebut karena keuangan daerah yang tidak mencukupi.
“Kemampuan keuangan kita tidak mencukupi. Sesuai SK yang keluar Agustus 2018 ada sekitar 800 orang khusus tenaga guru dan kesehatan, tapi total keseluruhan 1.026,” jelas Kepala DPPKAD Tator Margareth Bunga Batara.
Margareth mengakui ribuan tenaga honorer tersebut sudah setahun lamanya yakni, sejak Agustus 2018 belum digaji. Namun, masih terus dicarikan solusi agar hak mereka tetap dibayarkan.
“Tetap akan dibayarkan. Baru-baru ini kami sudah usulkan sebagai utang ke BPK tetapi tidak disetujui. Kami sementara mencari solusi terbaik, kami carikan aturan yang sesuai ketentuan,” ucapnya.
Menurutnya, tenaga honorer sebelumya sudah mau dibayarkan tapi mereka lambat memasukkan nomor rekening. Pasalnya, pembayaran tidak bisa lagi tunai tapi harus lewat rekening masing-masing.
“Dari data 1.026 orang itu, kami mau proses itu hari cuma mereka lambat memasukkan absen dengan SK mereka untuk dirampungkan dengan membuka rekening. Namun mereka lambat semua,” jelas Margareth Bunga Batara.
Mereka selama ini kita langsung membayarkan secara tunai, jadi mereka masih anggap bahwa semuanya itu akan dibayar tunai.
Sementara, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, Senin (15/7/2019), mendesak Pemda Tana Toraja untuk segera membayarkan gaji pegawai honorer tersebut.
“Saya kira tenaga honorer yang sudah mendapatkan SK dari Bupati dan sudah dianggarkan dalam APBD, itu sudah menjadi konsekuensi hukum dan sudah mutlak dibayarkan gajinya. Namun yang menjadi masalah karena sampai hari ini gaji tenaga honorer belum dibayarkan, khususnya tenaga guru di pelosok-pelosok,” ungkap politisi Golkar ini.
Permasalahan ini menjadi pelajaran keras bagi Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae. Pasalnya, tiga tagline yang selalu didengungkan yakni 'Jangan Biarkan Rakyatku Lapar, 'Jangan Biarkan Rakyatku Sakit' dan 'Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh.
Ketiga tagline tersebut berbanding terbalik dengan kondisi riil yang dirasakan rakyatnya di Tana toraja, khususnya bagi ratusan tenaga honorer yang sudah setahun lamanya tak digaji. (YUS)