BENGKULU, eWarta.co – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin memberikan penjelasan terkait gagasannya mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden. Gagasan tersebut menuai perhatian publik dan kritik, salah satunya dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus.
Sultan menegaskan, gagasan mengenai wakil presiden lebih dari satu bukanlah pemikiran baru. Ia mengaku telah menyampaikan ide tersebut sejak 2019 sebagai bagian dari pemikirannya mengenai pengembangan sistem kepemimpinan nasional di masa depan.
Menurut Sultan, gagasan itu berangkat dari kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, ribuan pulau, serta keberagaman suku, budaya dan adat istiadat. Selain itu, setiap daerah memiliki persoalan dan kebutuhan berbeda sehingga diperlukan sistem kepemimpinan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Ia menjelaskan, Indonesia lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan dan elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama membangun negara merdeka. Karena itu, keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah perlu terus dipikirkan.
Sultan menilai, penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah serta pemberian ruang lebih besar bagi aspirasi daerah menjadi hal penting dalam pengembangan sistem kepemimpinan nasional. Namun, ia mengakui gagasan wakil presiden lebih dari satu belum tentu menjadi jawaban paling tepat.
"Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka," ujarnya.
Ia berharap gagasan tersebut dapat dikaji oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi dan masyarakat. Menurutnya, diskusi terbuka dapat melahirkan pemikiran lain yang lebih baik bagi masa depan Indonesia.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai gagasan tiga wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945. Ia juga mengkritik kemungkinan perubahan konstitusi apabila hanya dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan politik sesaat.
Deddy menyebut, jika gagasan tersebut diarahkan menjadi usulan perubahan konstitusi, hal itu merupakan langkah yang cacat secara moral konstitusional. Menurutnya, aturan dalam konstitusi dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan, bukan diubah demi memenuhi hasrat politik tertentu.
"Betapa kacaunya bangunan konstitusi kita jika UUD diubah untuk memenuhi hasrat politik sesaat. Itu pikiran liar!" tegas Deddy sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Inilah.com.
Menanggapi munculnya kritik tersebut, Sultan sebelumnya juga menegaskan bahwa gagasannya bukan usulan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Ia menyadari sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam konstitusi sehingga setiap perubahan harus melalui kajian serius, proses konstitusional dan kesepakatan kebangsaan yang luas.
Sultan juga meminta agar pemikirannya tidak dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat. Ia menegaskan tidak sedang mencari sensasi, melainkan ingin menyumbangkan pemikiran bagi masa depan republik.
Sebagai pimpinan lembaga negara yang membawa aspirasi daerah, Sultan mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan sistem pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Ia pun terbuka terhadap kritik, masukan maupun gagasan lain yang dinilai lebih baik.
"Yang ingin saya dorong sebenarnya sederhana, bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahannya semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, serta masa depan yang sama dalam republik ini," tutupnya.
Perbedaan pandangan antara Sultan Baktiar Najamudin dan Deddy Sitorus tersebut memperlihatkan adanya perdebatan mengenai gagasan penataan sistem kepemimpinan nasional, terutama terkait batas perubahan konstitusi dan kebutuhan memperkuat keterwakilan daerah.










