BENGKULU,eWARTA.co -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu, Drs H Sumardi, MM menggelar reses masa sidang ke III tahun 2021, di jalan Pariwisata Hotel Adeva, Kamis (8/10/21).
Dari aspirasi yang disampaikan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam Himpunan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi dan Kota Bengkulu, dimanfaatkan sebagai ajang reunian sembari menampung aspirasi.
Mengingat sebelum menjabat salah satu wakil rakyat, Sumardi sempat menjadi sebagai seorang birokrat, serta pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu selama 3 tahun setengah.
"Ketika itu diakui, Bapak Sumardi, sangat dekat dengan para pencetak generasi penerus bangsa di Bengkulu ini," kata Yuslinar, GURU PAUD di salah satu Kota Bengkulu.
Permasalahan utama Guru PAUD hingga saat ini adalah honorarium yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga disampaikan para guru. Dalam sebulan, ada guru yang hanya digaji sebesar Rp200 hingga Rp300 ribu dan itu tidak mencukupi.
Sementara pada saat menjabat sebagai Kepala Dikbud Provinsi, Sumardi sempat mengalokasikan anggaran dana untuk biaya operasional tenaga pendidik dan itu sangat membantu, tetapi sekarang ini sudah tidak ada lagi, sehingga para guru PAUD kembali meminta agar bisa disediakan kembali oleh Pemerintah Daerah.
"Namun saat ini kebijakan itu tidak kami rasakan lagi. Kami meminta agar kebijakan itu bisa diadakan lagi, dan Bapak Sumardi siap mendukung kebijakan yang kami butuhkan" sahut guru lainnya sembari menyodorkan proposal kebutuhan operasionalnya.
Menanggapi itu, Sumardi akan mendorong dinas terkait untuk mengalokasikan kembali kebijakan ini. Sebab dalam kondisi keterbatasan ABPD, pemerintah juga wajib memikirkan kesejahteraan para guru dan keberlanjutan dunia pendidikan.
“Kami akan perjuangkan anggaran bagi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD ini agar ada lagi. Saya juga yakin Pak Gubernur bersama Pak Walikota akan setuju dan senang hati menyediakannya, meski di tengah keterbatasan dana" kata Sumardi.
"Khusus tindak lanjut tingkat provinsi, akan dibicarakan antar fraksi di DPRD Provinsi, dan juga Komisi IV yang membidangi pendidikan, memikirkan tidak saja untuk tingkat kesejahteraan para gurunya, lembaga, dan sarana serta prasarananya,” tutup Sumardi. (Bisri)