Bengkulu, eWarta.co - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana, menekankan bahwa persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi memerlukan upaya pengawasan yang ketat agar distribusinya benar-benar tepat sasaran, bukan hanya sekedar pengusulan atau penambahan kuota jika terjadi kekurangan.
Dalam pengusulan kuota BBM subsidi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Donni menyatakan bahwa pemaparan rinci mengenai kebutuhan BBM sangat penting agar usulan dapat diakomodir dengan baik.
"Tahun ini juga kita paparkan, saya bersama pak Asisten II ke BPH Migas dan ketemu langsung salah satu komitenya," ungkap Donni.
Meskipun kuota yang telah dialokasikan ke Bengkulu oleh BPH Migas dianggap mencukupi, distribusi yang tidak tepat sasaran menjadi penyebab utama kekurangan BBM di wilayah Bengkulu. Donni menyampaikan bahwa kebutuhan dapat terpenuhi jika penikmat BBM subsidi sesuai dengan sasaran yang ditentukan.
"Tepat sasaran yang dimaksud, yakni tidak ada lagi truk-truk atau kendaraan pabrik atau perusahaan seperti pengangkut batubara, TBS, maupun pengangkut material proyek pemerintah yang menggunakan BBM subsidi," jelas Donni.
Untuk mencegah ketidaktepatan distribusi, Donni menegaskan perlunya pengetatan pengawasan dan segera menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Gubernur, BPH Migas, unsur Forkopimda, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya. PKS ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan untuk mengurangi risiko distribusi yang tidak tepat sasaran.
"Kita akan melakukan PKS antara gubernur dengan BPH Migas, beserta unsur forkopimda, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan dalam mengurangi risiko distribusi tidak tepat sasaran," tambahnya. (Adv)