Bengkulu : Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menyoroti urgensi pemerintahan digital sebagai fondasi percepatan kemajuan peradaban dan peningkatan efisiensi di lingkungan birokrasi.
Dalam pandangannya, Dempo mendorong pergeseran paradigma tradisional menuju pemerintahan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama generasi muda.
"Adopsi teknologi digital oleh generasi muda merupakan langkah kunci. Mereka perlu memperoleh keterampilan digital untuk pendidikan, interaksi sosial, dan upaya ekonomi demi menciptakan masa depan yang lebih cerah," ungkapnya.
Dalam upayanya memajukan pemerintahan digital, Dempo berharap agar Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengatasi hambatan birokrasi yang menghambat kemajuan. Ia menyoroti proses izin dan tanda tangan gubernur yang sering memakan waktu berbulan-bulan, yang bisa diatasi melalui implementasi pemerintahan digital.
"Dengan tanda tangan digital dan proses izin online, kita bisa mempercepat dan menyederhanakan segala kegiatan administratif," jelas Dempo.
Dempo percaya bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini, penggunaan ijazah digital yang dapat diakses melalui barcode akan semakin umum, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.
Namun, meskipun optimis terhadap pemerintahan digital, Dempo mengakui bahwa masih ada sekitar 80 titik kekosongan layanan digital di Provinsi Bengkulu. Namun, ia meyakini bahwa dengan kepemimpinan yang efektif, masalah ini bisa diatasi dalam waktu satu tahun.
"Jika pemimpin daerah memiliki kemampuan yang baik, titik-titik kosong ini bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun," katanya.
Dempo juga menekankan pentingnya keterampilan digital di kalangan pejabat, khususnya eselon IV di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mendukung agar orang yang menjabat di posisi tersebut memiliki usia tidak lebih dari 30 tahun, dengan harapan bahwa generasi muda lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi digital.
"Dengan pemerintahan yang terdigitalisasi, tingkat kesulitan dalam mengakses gubernur akan berkurang. Misalnya, dalam menyampaikan hasil pembangunan dan merencanakan program-program daerah tidak akan lagi menjadi masalah bagi OPD," tambah Dempo. (Adv)