JAKARTA, eWarta.co — Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) menyoroti kembali terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu. Kondisi ini menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU, tidak hanya untuk solar nelayan, tetapi juga Pertalite dan Pertamax. Bahkan, harga eceran di tingkat pengecer dilaporkan tembus hingga Rp25.000 per liter.
Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP KAMSRI, Maulana Taslam, menilai penjelasan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang menyebut cuaca ekstrem dan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai sebagai penyebab krisis sudah tidak relevan.
“Cuaca ekstrem bukan alasan, justru itu seharusnya menjadi dasar perencanaan. Bengkulu ini daerah pesisir, sudah semestinya pemerintah menyiapkan strategi antisipasi. Kalau setiap kali badai rakyat harus antre BBM, berarti bukan bencana alam, tapi bencana kepemimpinan,” tegas Maulana di Jakarta, Sabtu (9/11).
Ia mengingatkan bahwa persoalan BBM di Bengkulu sempat menjadi perhatian nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, telah meninjau langsung kondisi tersebut pada pertengahan 2025. Saat itu pemerintah pusat bahkan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai untuk memperkuat distribusi energi di wilayah barat Sumatera.
“Sudah ada Inpres dan kunjungan Wapres, tapi pemerintah daerah masih lambat merespons. Gubernur Helmi Hasan seolah-olah ikut antre mencari alasan, bukan solusi. Padahal masyarakat sudah terlalu sering antre BBM,” sindirnya.
Menurut KAMSRI, akar persoalan kelangkaan bukan semata pada faktor alam atau teknis pelabuhan, melainkan lemahnya sistem mitigasi dan koordinasi pemerintah daerah dalam menjaga pasokan energi. Setiap kali cuaca buruk terjadi, kapal suplai tertahan di Pulau Baai, distribusi macet, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.
Maulana juga mengapresiasi langkah cepat Pertamina yang menambah pasokan sekitar 3.000 kiloliter BBM pada awal November 2025. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara.
“Selama pendangkalan pelabuhan belum diatasi dan koordinasi lintas sektor masih lemah, Bengkulu akan terus terjebak dalam krisis berulang setiap tahun,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa dampak kelangkaan BBM paling dirasakan masyarakat kecil. “Nelayan, petani, sopir angkot, dan pelaku UMKM paling menderita. Mereka tidak butuh alasan, tapi tindakan nyata agar bisa bekerja dan hidup normal. Pemerintah daerah seharusnya turun langsung, bukan sekadar menunggu pusat menyelesaikan masalah,” pungkas Maulana Taslam.