Bengkulu, eWarta.co – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut diberikan melalui alokasi APBN sebesar Rp7,07 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohammad Irfan Surya Wardhana, mengatakan SE2026 menjadi dasar penyediaan data ekonomi yang lengkap dan akurat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan. Sensus ini mengusung tagline #MencatatEkonomiIndonesia dan mencakup pendataan struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan.
Ia menegaskan SE2026 tidak berkaitan dengan penarikan maupun pendataan pajak. Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.
Menurut Irfan, anggaran sebesar Rp7,07 miliar disalurkan melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Bengkulu, Curup, Manna, dan Mukomuko. Pembiayaan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan sistem statistik nasional.
"Data yang dihasilkan dari SE2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap perkembangan perekonomian," ujarnya.
Ia menjelaskan hasil sensus akan memberikan gambaran kondisi dunia usaha di Bengkulu, mulai dari UMKM hingga perusahaan berskala besar. Informasi tersebut penting untuk menyusun kebijakan pengembangan sektor unggulan, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Selain mendukung pembangunan daerah, data SE2026 juga akan memperkuat analisis ekonomi regional dan pengelolaan APBN di Bengkulu. Data yang akurat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih efektif.
Irfan mengajak seluruh pelaku usaha memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Menurutnya, partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas data yang menjadi dasar pembangunan ekonomi.
Ia juga mengapresiasi BPS Provinsi Bengkulu yang terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyukseskan SE2026. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan berbasis data untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.