BENGKULU, eWarta.co – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) mempercepat realisasi Program Listrik Desa (Lisdes) 2026 guna memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil. Sebanyak 30 lokasi di sejumlah kabupaten menjadi sasaran pembangunan jaringan listrik tahun ini sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi dan pemerataan pembangunan.
Percepatan program tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan Listrik Pedesaan Provinsi Bengkulu yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (30/6). Rapat melibatkan Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Bengkulu, pemerintah kabupaten, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta instansi terkait untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang masih mengganjal pelaksanaan proyek.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan pemerataan akses listrik menjadi salah satu prioritas pemerintah karena energi listrik merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran listrik dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung aktivitas masyarakat di desa-desa yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses energi.
"Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan listrik pedesaan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses energi yang merata dan berkeadilan," kata Herwan.
Menurutnya, percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada kesiapan PLN sebagai pelaksana, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan administrasi, pembebasan lahan, perizinan, hingga kendala teknis di lapangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan jaringan listrik ke desa-desa yang belum memperoleh layanan secara optimal.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, menjelaskan Program Lisdes 2026 akan dilaksanakan secara bertahap di 30 lokasi. Sebanyak 25 lokasi telah dinyatakan clear and clean (CnC) sehingga siap memasuki tahap pembangunan, sementara sejumlah lokasi lainnya masih membutuhkan penyelesaian berbagai kendala.
Hambatan yang dihadapi di antaranya akses jalan menuju lokasi yang masih terbatas, keberadaan tanaman milik masyarakat yang berada di jalur pembangunan jaringan listrik, hingga proses perizinan karena sebagian trase jaringan melewati kawasan hutan konservasi.
"Kendala tersebut tersebar di beberapa kabupaten, antara lain Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Lebong. Sejumlah wilayah bahkan masih belum menikmati layanan listrik secara optimal sehingga masyarakat masih bergantung pada sumber energi alternatif," ujar Rico.
Sementara itu, Manager PLN UP2K Bengkulu, Yanuar, mengungkapkan rasio desa berlistrik di Provinsi Bengkulu saat ini telah mencapai 100 persen. Namun, rasio elektrifikasi hingga Desember 2025 masih berada di angka 99,52 persen, sehingga penguatan jaringan distribusi tetap diperlukan agar seluruh rumah tangga dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pada Tahap I pembangunan akan dilakukan di 25 lokasi dengan pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 21,5 kilometer, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 31,4 kilometer, serta pembangunan 11 gardu distribusi berkapasitas total 550 kVA.
Selanjutnya pada Tahap II, pembangunan akan mencakup lima lokasi dengan penambahan JTM sepanjang 5,52 kilometer, JTR sepanjang 10,63 kilometer, serta tiga gardu distribusi berkapasitas total 150 kVA.
"Secara keseluruhan, pembangunan jaringan listrik pedesaan Tahun 2026 di Provinsi Bengkulu meliputi JTM sepanjang 27,03 kilometer, JTR sepanjang 42,07 kilometer, serta 14 unit gardu distribusi dengan total kapasitas 700 kVA," jelas Yanuar.
Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses listrik yang lebih andal sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Rapat koordinasi ini juga menjadi langkah untuk memastikan setiap hambatan dapat diselesaikan lebih awal sehingga target pembangunan jaringan listrik pedesaan pada 2026 dapat direalisasikan sesuai rencana.