BENGKULU,eWARTA.co -- Rapat koordinasi tingkat pimpinan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bengkulu tahun 2021, Selasa (13/4/2021), memastikan bahwa Provinsi Bengkulu di tahun ini dapat mengendalikan inflasi dengan baik dan masyarakat tetap dapat menikmati harga kebutuhan pokok yang selalu stabil.
Apalagi momentum bulan ramadan dan Idul Fitri, permintaan bahan pokok di pasaran terdapat tren adanya peningkatan harga komoditas bahan makanan.
Dihadiri para anggota TPID dari Bank Indonesia, Gubernur Bengkulu, pemerintah kabupaten penyuplai komoditas pangan Bupati Kepahiang; Bupati Bengkulu Utara; Bupati Bengkulu Selatan; dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perindustrian dan perdagangan serta ketahan pangan, juga TNI-Polri membahas pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka panjang.
Pantauan Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, awal tahun 2021, kinerja pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih baik meski kondisi tersebut akan sangat tergantung dari efektivitas program vaksinasi COVID-19 yang tengah dilakukan.
Kepala Bank Indonesia Joni Marsius menilai membaiknya pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya peningkatan level konsumsi masyarakat. Pada akhirnya kondisi tersebut akan memberikan tekanan harga komoditas persisten inflasi.
Indikasi tersebut mulai tampak, dari adanya peningkatan inflasi triwulan I 2021 sebesar 1,45% perbandingan pertahun (YOY), meningkat dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2020 sebesar 0,89% YOY.
"Hal tersebut perlu menjadi perhatian kita semua, jangan sampai pemulihan ekonomi yang sedang terjadi terganggu oleh adanya peningkatan tekanan inflasi," kata Joni.
Mencermati kondisi tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menginstruksikan kepada TPID dan OPD terkait untuk senantiasa melakukan program 4 K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif).
"Kita senantiasa harus mempererat koordinasi dan sinergi pada kegiatan pengendalian inflasi, khususnya dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Rohidin.
Lebih jauh membahas mengenai pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu, terdapat permasalahan struktural yang perlu menjadi perhatian pemerintah bersama yakni defisit neraca bahan pertanian.
Rohidin mengatakan perlu adanya solusi kongkrit untuk permasalahan ini, sebab kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan tingkat kemandirian daerah.
"Oleh karenanya dalam jangka pendek kita perlu melakukan inisiasi adanya kerja sama daerah dengan provinsi tetangga," kata Rohidin.
Hal itu mengingat berdasarkan kajian yang ada arus keluar masuk barang dan jasa di Bengkulu mayoritas dilakukan dengan provinsi-provinsi tetangga. Bahkan pada beberapa komoditas terjadi sebuah ironi, Bengkulu adalah daerah pengekspor gabah ke daerah lain tapi sekaligus pengimpor beras.
"Kita harus memastikan pasokan komoditas yang berada dalam kondisi defisit neraca tercukupi sepanjang tahun," kata dia.
Tak hanya itu, gubernur juga memandang dalam kegiatan kerja sama antar daerah dapat mengoptimalkan peran BUMD Pemerintah Provinsi Bengkulu.
"Kita memiliki BUMD yang potensial untuk berperan sebagai operator dan agregator stok komoditas pangan daerah," katanya.
Sementara dalam jangka panjang, Rohidin memandang perlu adanya upaya budidaya dan perbaikan teknik pertanian yang didukung perbaikan kelembagaan pertanian.
Sementara kelembagan pertanian, tambah Rohidin perlu menjadi perhatian dalam rangka melindungi posisi tawar petani sekaligus meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan.
"Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat mendorong produktivitas hasil panen komoditas pertanian dan pangan Provinsi Bengkulu," katanya.
Sementara itu, melihat kodisi harga pangan di pasar lokal jelang dan sepanjang Ramadan, Ia meminta TPID perlu melakukan upaya khusus dalam pengendalian inflasi. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya meminta agar OPD mengadakan pasar murah di seluruh kabupaten/ kota.
"Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disinergikan dengan Bulog dan UMKM binaan pemerintah daerah. Dengan adanya pasar murah diharapkan dapat mempengaruhi pembentukan harga di pasar konvensional sehingga tidak terjadi peningkatan harga," kata Rohidin.
Upaya pengawasan harga dan distribusi komoditas juga jadi poin penting dalam rapat tersebut.
Rohidin mengharapkan peran serta Satgas pangan (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk mengawasi proses tersebut selama momen Ramadhan dan Idul Fitri. Dia meminta harga yang terbentuk di pasar berada dalam range yang wajar, serta proses distribusi dapat lancar dan terhindar dari kegiatan penimbunan.
" Melengkapi upaya tersebut kita sebagai pimpinan daerah juga perlu melakukan himbauan belanja bijak kepada masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menjangkar ekspektasi masyarakat, sehingga tidak belanja secara berlebihan," tutupnya. (Bisri)