BENGKULU, eWarta.co – Dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi pembelian aspal senilai sekitar Rp5,5 miliar menyeret Direktur PT Rizki Putra Bersaudara (RPB), Abdul Rozak, ke meja hijau. Perkara tersebut kini memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.
Abdul Rozak menjalani persidangan dalam perkara pidana Nomor 312/Pid.B/2026/PN Bgl. Ia didakwa terkait dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi pembelian aspal dari PT Sinarbaai Mandiri (SBM).
Kasus ini bermula pada 2018, saat PT RPB membeli dan menerima pasokan aspal dari PT SBM untuk menunjang kegiatan usaha serta pelaksanaan proyek bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu.
Berdasarkan keterangan pihak PT SBM, proyek tersebut telah dibayarkan pada 2021. Namun, pembayaran kepada perusahaan pemasok aspal disebut belum diselesaikan meskipun barang telah diserahkan.
Dalam transaksi itu, PT RPB disebut menyerahkan 14 lembar cek kepada PT SBM sebagai alat pembayaran. Namun, seluruh cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak mencukupi dan sebagian rekening giro telah ditutup.
Penasihat hukum PT SBM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., mengapresiasi penanganan perkara oleh penyidik Polda Bengkulu hingga kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan.
Menurut Bernard, persidangan menjadi kesempatan bagi kliennya untuk memperjuangkan hak atas pembayaran pasokan aspal yang telah diserahkan sejak beberapa tahun lalu.
“Kami berharap persidangan ini dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana transaksi tersebut berlangsung, mulai dari penyerahan pasokan aspal oleh klien kami hingga timbulnya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, termasuk penyerahan 14 lembar cek yang tidak dapat dicairkan,” ujar Bernard.
Ia berharap seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan dapat diuji secara objektif oleh majelis hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bernard juga menilai perkara tersebut menjadi perhatian bagi pelaku usaha karena menyangkut kepastian pembayaran dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Menurutnya, pelaku usaha yang telah menyerahkan barang harus mendapatkan kepastian atas pembayaran sesuai kesepakatan.
Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses persidangan. Majelis hakim akan memeriksa dakwaan, fakta, serta alat bukti yang diajukan sebelum menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terdakwa.