BENGKULU, eWarta.co – PT Pelindo Regional II Bengkulu dinilai tengah "bersembunyi" dari tanggung jawab terkait kerusakan parah jalan akses pelabuhan menuju Kelurahan Teluk Sepang. Meski masyarakat sudah berkali-kali melancarkan aksi protes, hingga kini jalan tersebut masih dibiarkan hancur bertahun-tahun tanpa perbaikan nyata.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, angkat bicara mengenai sikap abai perusahaan BUMN tersebut. Ia menegaskan bahwa status jalan tersebut adalah jalan khusus yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pelindo.
"Masyarakat jangan salah sasaran. Jangan menyalahkan pemerintah, karena jalan itu mutlak kewenangan Pelindo sebagai pengelola aset," tegas Teuku.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara hukum dilarang memperbaiki jalan tersebut karena akan menjadi temuan pelanggaran aset. Satu-satunya cara pemerintah bisa turun tangan adalah jika Pelindo menyerahkan aset tersebut kepada negara.
"Kalau Pelindo menyerahkan asetnya, kami aspal. Tapi ini kan akses vital pelabuhan. Pelindo harus segera membangun jalan konstruksi beton tulang karena yang lewat adalah truk besar," tambahnya, sembari menagih janji revitalisasi Pulau Baai senilai Rp1 triliun yang seharusnya tidak hanya fokus pada pengerukan alur.
Teuku meluruskan anggapan masyarakat yang selama ini menyalahkan pemerintah. Menurutnya, jalan tersebut adalah milik BUMN dan tidak bisa disentuh oleh APBD.
* Aset Pelindo, Jalan menuju stockpile adalah jalan khusus, bukan jalan provinsi/kota.
* Risiko Hukum, Pemerintah melanggar aturan jika membangun di atas lahan milik Pelindo.
* Solusi, Harus dibangun dengan beton bertulang mengingat beban kendaraan yang berat.
* Tagih Janji, DPRD menuntut realisasi anggaran revitalisasi Rp1 triliun milik Pelindo agar segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
"Jangan sampai Pelindo hanya ambil untung dari aktivitas pelabuhan, tapi jalan akses masyarakat dibiarkan rusak," pungkas Teuku. (**)