Bengkulu, ewarta.co - Puluhan kontraktor dan konsultan menyegel Kantor Gubernur Bengkulu di Jalan Pembangunan Padang Harapan Bengkulu, Selasa sore (1/1).
Mereka kecewa dengan kinerja dan ribetnya birokrasi di Pemda Provinsi lantaran hingga hari ini tidak ada kejelasan kapan pembayaran 100 persen pekerjaan proyek yang telah selesai pengerjaanya.
Penyegelan itu dilakukan lantaran pihak kontraktor dan konsultan ingin menuntut hak atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Kita sudah ke Dinas PU dan hasilnya jam 16:00 Selasa sore telah di kirimkan ke Pemda Provinsi, kami disini menunggu proses pencairan, tetapi kami mendengar bahwa ini akan di jadikan hutang kepada kami.
"Kami tidak mau ini menjadi hutang setiap akhir tahun, karena hutang tahun 2016 dan tahun 2017 aja belum di bayar sampai hari ini, apa lagi ditambah hutang tahun 2018 ini, kami meminta kepada Gubernur Bengkulu (H Rohidin Mersyah) selaku pemegang kebijakan pemerintahan, agar melakukan dekresi dan menyelesaikan tanggung jawab persoalan pembayaran pekerjaan yang setiap tahun selalu terjadi," ungkap Antoni Hilman, Direktur CV Rizki Putra Bersaudara.
Adapun pekerjaan proyek yang belum dibayarkan diantaranya, proyek pelebaran jalan Kabawetan senilai Rp. 1,1 milyar, pembangunan Tugu Kroya Rp. 8 milyar, dan proyek pembangunan jalan Pasar Bawah Manggul Padang Leban Rp. 3 milyar.
"Masa sampai tiga kali silpa di APBD," cletuk seorang kontraktor yang ikut melakukan penyegelan. Kami tak hanya melakukan penyegelan kantor Pemda Provinsi tetapi kami juga tidak percaya kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini, selain birokrasinya terlalu ribet dan panjang yang harus kami lewati.
"Urusan kami bukan hanya mengurusi birokrasi yang ribet dan lama tetapi kami para kontraktor juga disibukkan pengawasan dan pekerjaan di lapangan," tutup Hilman. (FH)