BENGKULU, eWarta.co – Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Selasa (22/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Hidayah I Kantor Wali Kota Bengkulu itu dihadiri Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Bengkulu dan Pemprov Bengkulu, serta jajaran Pemkot Bengkulu.
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog hingga aparat penegak hukum. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
“Tujuan pemerintah adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan hal tersebut, harus ada kepastian ekonomi bagi masyarakat, salah satunya dengan menjaga inflasi tetap terkendali dengan baik,” ujar Dedy.
Dedy meminta pengendalian harga tidak berhenti pada koordinasi, tetapi diikuti langkah nyata di lapangan. Ia menargetkan pelaksanaan pasar murah sedikitnya dua kali dalam sebulan sebagai salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga pangan.
“Kuncinya adalah sinergitas dan kerja nyata. Tidak usah terlalu banyak teori, yang penting ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan terjamin,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, inflasi Kota Bengkulu pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,65 persen. Angka tersebut berada di bawah inflasi Provinsi Bengkulu yang tercatat sebesar 3,99 persen pada periode yang sama.
Selain pengendalian inflasi, forum tersebut membahas percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemkot Bengkulu mencatat capaian ETPD semester I 2026 mencapai 97,15 persen, yang disebut menjadi capaian tertinggi di Provinsi Bengkulu.
Dedy mengatakan capaian tersebut akan terus dikembangkan melalui berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital. Salah satunya melalui rancangan aplikasi Ado Galo atau ADOL yang diarahkan untuk mengintegrasikan pembayaran pajak, retribusi dan layanan pengaduan masyarakat.
HLM TPID dan TP2DD juga menjadi forum untuk menyatukan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Pemkot Bengkulu bersama mitra strategis akan melanjutkan koordinasi tersebut untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas pemanfaatan transaksi digital. Upaya ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.