BENGKULU, eWarta.co — Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapan mendukung pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait kepatuhan pengelolaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat menghadiri Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (21/9/2026). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya mengevaluasi pengelolaan belanja daerah agar berjalan sesuai ketentuan.
Herwan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Setiap OPD diminta menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya.
Menurut Herwan, pemeriksaan pendahuluan penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan.
“Pemeriksaan pendahuluan ini sangat penting bagi kita. Tujuannya untuk mengidentifikasi apa saja yang harus kita lakukan dalam mengelola belanja modal serta belanja barang dan jasa agar sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” ujar Herwan.
Ia menegaskan Pemprov Bengkulu akan terus bersinergi dengan BPK dalam setiap tahapan pemeriksaan. Dukungan tersebut diharapkan membuat proses pemeriksaan berjalan efektif sekaligus membantu pemerintah daerah memastikan pelaksanaan belanja sesuai regulasi.
Dalam kegiatan tersebut, Herwan Antoni didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi dan Plt. Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu R.A. Denni. Sejumlah kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemprov Bengkulu juga hadir dalam Entry Meeting tersebut.
Herwan kembali mengingatkan seluruh OPD agar mengedepankan keterbukaan selama pemeriksaan. Kelengkapan data dinilai penting untuk memudahkan proses sinkronisasi dan memastikan pemeriksaan BPK dapat menggambarkan kondisi pengelolaan belanja daerah secara tepat.
“Data harus terbuka dan disiapkan dengan baik, sehingga proses sinkronisasi dan pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat,” tegasnya.